Jaminan Dalam Pembiayaan Bank Syariah

A.    Pengertian dan Fungsi Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan  dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk  jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan  yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[1]

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateriil yang berfungsi sebagai first way out. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil) berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui first way out.[2]

Menurut Prof soebekti jaminan yanng bai dapat dilihat dari :[3]

1.      Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga,

2.      Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya,

3.      Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi .

B.     Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dengan dua istilah yaitu kafalah dan rahn.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful’anhu). Menurut bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful ‘alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

Sedangkan rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.[4]secar istilah yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Dewan Syaria Nasional, Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.[5] Sedangkan menurut Bank Indonesia, Rahn adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

C.     Penilaian dan Pengikatan Jaminan

1. Penilaian / taksasi ( Appraisal ) jaminan

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta obkjektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

1. tangible ( berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll
2. Intangible ( tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta dll
3. Surat-surat berharga.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu :

1. Nilai pasar ( Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya diakukan secara layak diama kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan
2. Nilai baru ( reproduction) adalah nilai baru atau baya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.
3. Nilai Wajar (Depreciated Replacement cost) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya  penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional
4. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik
5. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
6. Nilai buku adalah niali aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian niali-nilai aktiva.

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:[6]

1. Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga
2. Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu
3. Stability of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga  atau tidak menurun nilainya
4. Transferability yaitu harta yang dijaminkan mudah dipindah tangankan baik secra fisik maupun yuridis
5. Secured yakni barang yang dijaminkan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

b.      Pengikatan Jaminan

Selanjutnya Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia ( SE-BI) No.4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik , Hak Tanggungan dan fiducia.

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu tagihan, hak untuk didahulukakn di dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang tersebut. Dasar hukum pengikatan ini adalah kitab undang-Undang Hukum perdata pasal 11162.

Pengikatan / Hipotik akibat perikatan pokok dapat berakir apabila, Pertama karena pembayaran, Kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan, Ketiga pembaruan hutang, Keempat penjumpaan hutang atau kompensasi, Kelima pencampuran hutang, Keenam pembebasan hutang, Ketujuh musnahnya barang yang terhutang, Kedelapan pembatalan, Kesembilan berlakunya suatu syarat batal, Kesepuluh lewat batas waktu.

Hapusnya Hipotik akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor pertanahan atas permintaan debitur yang biasa disebut dengan Roya. Selain itu Hipotik dapat berakir bila penetapan hakim dan pelepasan hipotik oleh si penghutang.

Sedangkan hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memeberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan memberikan hak preference pada pemegang terhadap krediturnya yang lain yaitu diutamakan dalam pengembalian hutangnya dari penjualan barang harta jaminan yang dilelang. Dasar hukum pengikatan ini adalah UU no 4 tahun 1996 tangal 9 april 1996 mengenai hak tanggungan.

Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-undang hak tanggungan yaitu :

1. hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemagang hak tanggungan
3. Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri
4. Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan.

Pengikatan yang lain adalah fiducia. Yang dimaksud fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.42 tahun 1999. Pemasangan fiducia hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang bergerak yang dijadikan jaminan yang dilakukan dihadapan notaris. Apabila dibuat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat barang jaminan. Akta fiducia didaftarkan di kantor kanwil kehakiman setempat dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi.

fiducia ada beberapa unsur antara lain :

1. Hak jaminan
2. Benda bergerak
3. Benda tidak bergerak khususnya bangunan
4. Tidak bisa dibebani hak tanggungan
5. Sebagai agunan
6. Untuk pelunasan hutang.

Sedangkan hapusnya fiducia disebabkan oleh hapusnya perikatan pokok yaitu perjanjian atau pengakuan hutang yang mendahuluinya antara lain hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia dan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia.

c.       Ongkos atas barang Jaminan

Keberadaan jaminan dalam pembiayan di perbankan syariah tidak dapt dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan secure tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan benchmark plafon jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Keberadaan barang jaminan sangat diperlukan menurut Muhammad taqi usmani dalam bukunya An Introduction to Islamic Finance mengatakan bahwa jaminan dalam transaksi murabahah pun sangat diperlukan akan tetapi persoalannya adalah apakah barang jaminan harus diberikan fee charged yang harus ditanggung oleh pihak nasabah ?. Terdapat beberapa pendapat bahwa fee bisa satja dibebankan atas jaminan karena diperlukan usaha untuk mencatat secara tertulis atau memerlukan proses administrasi yang menggunakan jasa pihak-pihak lain. Akan tetapi dilain sisi terdapat pendapat tidak membebankan fee atas barang jaminan.[7]

DAFTAR PUSTAKA

·         Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

·         Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.

·         Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung : Alumni).

·          Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Perss, 2010.

·         Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi,.

·         Mufti Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, Pakistan :Maktaba Ma’ariful Qur’an 2002.

---

[1] Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 h. 281

[2] Prof Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, h. 44.

[3] Prof Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung : Alumni), h. 29.

[4]Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Perss, 2010. H. 105.

[5] Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

[6] Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi, h. 58

[7] Mufti Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, Pakistan :Maktaba Ma’ariful Qur’an 2002, 129-131