Senin, 12 Maret 2012

Kebijakan Ekonomi Indonesia Dan Tantangannya



Situasi yang semula dihadapi Keynes adalah keadaan depresi di Eropa dan Amerika. Di sana pabrik-pabrik sudah ada, tenaga kerja yang ahli dan terampil ada, prasarana produksi seperti jalan dan jalur komunikasi ada, bank-bank juga ada namun semuanya macet karena kekurangan permintaan efektif. Maka, tindakan pemerintah untuk menambah Effective Demand, seperti yang disarankan oleh teori Keynes segera berhasil meningkatkan produksi tanpa menimbulkan inflasi.
Situasi demikian itu tidak boleh disamakan dengan situasi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Produksi kita masih rendah, tidak karena kekurangan permintaan masyarakat (segi demand), melainkan karena kelemahan struktural (segi supply): kurang keahlian, kurang prasarana, kurang industri, dan sebagainya. Demikian pula sifat pengangguran berbeda. Pengangguran di Indonesia tidak pertama-tama bersifat “konjunktural” (karena kekurangan atau fluktuasi dalam permintaan efektit), melainkan struktural (karena memang kekurangan kesempatan kerja). Situasi demikian ini tidak bisa ditangani dengan cara “asal menambah permintaan efektit” saja. Sebab setiap tambahan permintaan efektif (entah dari keuangan negara, dari ekspor, dari kredit luar negeri, atau dari ekspansi kredit bank) segera mengandung bahaya kenaikan harga, tidak karena permintaan itu begitu berlebihan, melainkan karena pertambahan produksi (output) tertinggal atau kalah cepat dengan pertambahan permintaan itu, jadi karena kendala-kendala di sektor produksi. Bila penyakitnya berbeda, obatnyapun harus berbeda.
Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (economic policy), yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang mau dicapai telah ditetapkan oleh para wakil rakyat di MPR-DPR dan dituangkan dalam GBHN, yang dapat diringkas dalam “trilogi pembangunan“: kestabilan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan.
Masalah konkret yang dihadapi dalam politik ekonomi ialah bahwa tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai bersama-sama. Sebab kerap kali usaha untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa sedikit banyak harus mengorbankan tujuan yang lain. Misalnya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan diperlukan investasi dalam jumlah yang besar. Tetapi investasi besar-besaran mudah menimbulkan inflasi dan memberatkan Neraca Pembayaran karena memperbesar impor. Demikian pula usaha menstabilkan harga beras sering bertolak belakang dengan usaha memajukan sektor pertanian dan pemerataan pendapatan bagi petani. Untuk menjawab tantangan itu memang diperlukan kebijaksanaan.
Pustaka: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Oleh Drs. T. Gilarso, SJ.



Coment :
Dari artikel diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya, tindakan pemerintah untuk menambah Effective Demand sebagaimana yang disarankan oleh Keynes berhasil meningkatkan produksi tanpa terjadinya inflasi, guna menghadapi terjadinya Depresi di Eropa dan Amerika pada saat itu. Namun situasi tersebut tidak boleh disamakan dengan Negara kita maupun dengan Negara-negar berkembang lainnya. Itu dikarnakan berbedanya latar belakang masalah yang terjadi ditiap-tiap Negara.
Seperti diNegara kita, permasalahan yang dihadapi sangatlah berbeda dengan yang terjadi pada Eropa dan Amerika. Permasalahan yang mereka hadapi terletak pada faktor permintaan (demand), sehinga mereka berhasil mengatasi permasalah tersebut dengan kebijakan pemerintah untuk menambah Effective Demand. Sedangkan dinegara kita, permasalahan yang dihadapi terletak pada faktor penawaran (supply), dalam artian kurang keahlian, kurang prasarana, kurang industri, dan sebagainya. Pengangguran di Indonesia tidak pertama-tama bersifat “konjunktural” melainkan struktural. Situasi demikian ini tidak bisa ditangani dengan cara “asal menambah permintaan efektit” saja. Sebab setiap tambahan permintaan efektif  segera mengandung bahaya kenaikan harga, yang disebabkan oleh pertambahan produksi (output) tertinggal atau kalah cepat dengan pertambahan permintaan itu, jadi karena kendala-kendala di sektor produksi.
Sehingga pihak pemerintah mengambil suatu kebijakan yang diringkas dalam Trilog pembangunan, yang isinya ditujukan untuk mencapai kestabilan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Namun yang jadi permasalahan adalah belum tentunya tercapai semua. Sebab untuk mencapai suatu tujuan sering kali dipaksakan dan mengorbankan tujuan yang lain. Ini semua diakibatkan banyaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.
Jadi menurut saya keberhasilan sebuah teori dari Keynes guna menyelesaikan masalah depresi disuatu Negara, tidaklah dapat digunakan di Negara lain. Dikarenakan berbedanya faktor penyebab terjadinya depresi tersebut disetiap Negara. Teori Keynes baru bisa di terapkan saat menghadapi depresi Negara Indonesia apabila keadaan Negara Indonesia sudah dapat mengimbangi keadaan perekonomian Negara-nagara maju seperti Negara eropa dan amerika dengan cara meningkatkan kualitas individu untuk memproduksi yang berkualitas agar rotasi antara produksi dengan konsumsi berimbang dan selaras.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Laporan Keuangan Koperasi

  apa itu laporan keuangan ??? Laporan keuangan  sangat penting bagi koperasi. Laporan ini merupakan hal yang terkait dengan berjalannya k...